AGENDA PERSIDANGAN

TATA TERTIB MENGENAI PERSIDANGAN

Tata Tertib Umum
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, SE Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan.
  • Persidangan terbuka untuk umum bagi orang dewasa, kecuali dalam perkara tindak pidana kesusilaan, tindak pidana yang pelakunya anak-anak dan sidang perceraian yang berlaku tertutup untuk umum.
  • Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam sidang.
  • Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
  • Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
  • Petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan tanpa surat perintah untuk memastikan dan menjamin bahwa kehadiran setiap orang di pengadilan tidak membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
  • Pengunjung sidang dilarang merokok, makan, minum, membaca koran, berbicara satu sama lain atau melakukan tindakan yang dapat menggangu jalannya persidangan.
  • Seluruh orang yang hadir dalam ruang sidang dilarang mengaktifkan telepon seluler di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung.
  • Dilarang membuat kegaduhan baik didalam maupun diluar ruangan sidang.
  • Dilarang berbicara, memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan.
  • Dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena mengganggu jalannya persidangan.
  • Dilarang menempelkan pengumuman/spanduk/tulisan atau brosur dalam bentuk apapun dilingkungan pengadilan tanpa ada ijin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri.
  • Semua orang uang hadir diruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan sepantasnya, serta menggunakan sepatu.
Tata Tertib Persidangan
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, SE Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan.
  1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, para pihak dan pengunjung sidang, duduk ditempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
  2. Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, pejabat yang bertugas sebagai protokol mempersilakan yang hadir dalam ruang sidang untuk berdiri menghormati hakim.
  3. Setiap orang didalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap sopan dan tertib.
  4. Ketua majelis hakim memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
  5. Ketua majelis hakim dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.
  6. Kehadiran anak-anak didalam persidangan hanya dimungkinkan sepanjang sesuai dengan Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
  7. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua majelis untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
  8. Pengunjung sidang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mematuhi tata tertib, setelah mendapat peringatan dari ketua majelis hakim maka atas perintahnya, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
  9. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada angka 7 bersifat suatu tindakan pidana, akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.
  10. Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberikan hormat kepada majelis dengan menganggukkan kepala.

Biaya Perkara

Panjar Biaya Perkara Perdata

Rp105.000/m
Gugatan
  • icon Pendaftaran/PNBP - Rp30.000
  • icon Pemberkasan/ATK - Rp50.000
  • icon PNBP Relaas Pertama - Rp10.000
  • icon Panggilan Penggugat - Rp0
  • icon Panggilan Tergugat - Rp0
  • icon Materai - Rp5.000
  • icon Redaksi - Rp10.000
Rp105.000/m
Bantahan
  • icon Pendaftaran - Rp30.000
  • icon Pemberkasan/ATK - Rp50.000
  • icon PNBP Relaas Pertama - Rp10.000
  • icon Panggilan Penggugat - Rp0
  • icon Panggilan Tergugat - Rp0
  • icon Materai - Rp6.000
  • icon Redaksi - Rp10.000
Rp121.000/perkara
Permohonan
  • icon Pendaftaran/PNBP - Rp30.000
  • icon Pemberkasan/ATK - Rp50.000
  • icon Panggilan Pemohon Pertama/PNBP - Rp30.000
  • icon Panggilan Pemohon - Rp0
  • icon Materai - Rp6.000
  • icon Redaksi - Rp5.000
ecourt-pf_1577767127.jpg

E-COURT - The Electronic Justices System

Aplikasi Online
eraterang-pf_1577770299.jpg

ERATERANG - Elektronik Surat Keterangan

Aplikasi Online
siwas-pf_1577764981.jpg

SIWAS - Sistem Informasi Pengawasan (Whistleblowing System)

Aplikasi Online
tilang-pf_1577769833.jpg

PENYELESAIAN PERKARA TILANG

Aplikasi Online
ptsp-pf_1577768079.jpg

PTSP - Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Layanan Pengadilan
posbakum-pf_1577769313.jpg

POSBAKUM - Pos Bantuan Hukum

Layanan Pengadilan
layananinfo-pf_1577777278.jpg

LAYANAN INFORMASI PENGADILAN

Layanan Pengadilan
delegasi-pf_1577696015.jpg

DELEGASI - Penanganan Bantuan Panggilan atau Pemberitahuan

Layanan Pengadilan
gs-pf_1577601546.jpg

GUGATAN SEDERHANA

Prosedur Perkara

POS BANTUAN HUKUM

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

icon Pengertian Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan?

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan Negeri Ketapang.

icon Persyaratan Mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum:

  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;
  2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar pendududk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau;
  3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon Layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

icon Jenis Layanan Pos Bantuan Hukum:

  1. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
  2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
  3. Penyedia informasi Daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagiamana dimaksud UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

icon Mekanisme Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum

  1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan
  2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan dapat langsung menerima Layanan Posbakum Pengadilan
  3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
    1. Formulir Permohonan
    2. Dokumen persyaratan
    3. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan
    4. Dokumen hukum yang telah dibuat oleh Posbakum Pengadilan
    5. Pernyataan telah diberikannya layanan
  4. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan (tergantung ketersediaan anggaran pada tahun berjalan)
  5. Apabila Peneriman Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma