penelusuran perkara


Logo Pengadilan Negeri Ketapang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Ketapang

Jalan Jendral Sudirman No.19, Tengah, Delta Pawan, Mulia Baru, Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 78811
Telp: (0534) 32805
features

Prosedur Pengaduan

Maklumat Pelayanan dan Motto Pengadilan Negeri Ketapang
Prosedur Pengaduan

Tata Cara Pengaduan
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN
BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA.

Untuk lebih lengkapnya dapat diunduh pada JDIH MA RI.

Pengaduan dapat disampaikan
melalui:

a.  aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;

b.  layanan pesan singkat/SMS;

c.  surat elektronik (e-mail);

d.  faksimile;

e.  telepon;

f.  meja Pengaduan;

g.  surat; dan/atau

h.  kotak Pengaduan.

Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan;

a.  Pelapor  datang  menghadap  sendiri  ke  meja
Pengaduan, dengan menunjukkan indentitas diri.

b.  petugas  meja  Pengaduan  memasukkan  laporan
Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI

c.  petugas  meja  Pengaduan  memberikan  nomor
register  Pengaduan  kepada  Pelapor  guna  memonitor
tindak lanjut penanganan Pengaduan.

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat:

a.  identitas Pelapor;

b.  identitas Terlapor jelas;

c.  perbuatan  yang  diduga  dilanggar  harus 
dilengkapi dengan  waktu  dan  tempat  kejadian, 
alasan penyampaian  Pengaduan,  bagaimana  pelanggaran itu 
terjadi    misalnya,  apabila  perbuatan  yang
diadukan  berkaitan  dengan  pemeriksaan  suatu perkara,
Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor

perkara;

d.  menyertakan  bukti  atau  keterangan  yang 
dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti 
atau keterangan  ini  termasuk  nama,  alamat
dan  nomor  kontak  pihak  lain  yang 
dapat  dimintai keterangan  lebih  lanjut  untuk 
memperkuat Pengaduan Pelapor; dan

e.  petugas  Meja  Pengaduan  memasukkan  laporan
Pengaduan  tertulis  ke  dalam  aplikasi  SIWAS 
MA-RI dengan  melampirkan  dokumen    Pengaduan.
Dokumen  asli  Pengaduan  diarsipkan  pada Pengadilan yang
bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.

Dalam  hal  Pengaduan  dilakukan 
secara  elektronik
,

memuat:

a.  identitas Pelapor;

b.  identitas Terlapor jelas;

c.  dugaan  perbuatan  yang  dilanggar   
jelas,  misalnya perbuatan  yang  diadukan  berkaitan 
dengan pemeriksaan  suatu  perkara  maka  Pengaduan 
harus dilengkapi dengan nomor perkara;

d.  menyertakan  bukti  atau  keterangan  yang 
dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan
termasuk nama  jelas, alamat dan  nomor  kontak 
pihak  lain  yang  dapat  dimintai keterangan 
lebih  lanjut  untuk  memperkuat Pengaduan Pelapor.

e.  meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun
apabila informasi Pengaduan logis  dan  memadai, 
Pengaduan  dapat ditindaklanjuti.

Tata Cara Pengiriman       

Pengaduan 
disampaikan  kepada  Mahkamah  Agung,  satuan kerja 
eselon  I  pada  Mahkamah  Agung,  Pengadilan 
Tingkat Banding  atau  Pengadilan  Tingkat  Pertama 
secara  lisan  dan tertulis  melalui  Meja 
Pengaduan  pada  Mahkamah  Agung, satuan  kerja 
eselon  I  pada  Mahkamah  Agung,  Pengadilan
Tingkat  Banding  atau  Pengadilan  Tingkat 
Pertama  dan/atau secara elektronik melalui aplikasi SIWAS MA-RI.

Jika Anda ingin memasukkan pengaduan melalui Pengadilan Negeri Ketapang
silahkan masukkan/kirimkan pengaduan anda ke:



PENGADILAN NEGERI KETAPANG

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.19 TELP/FAX. (0534) 32805, 32294

Website : www.pn-ketapang.go.id/
email : info@pn-ketapang.go.id.

KETAPANG – KALIMANTAN BARAT



atau dengan mempergunakan  Sistem Online
Pengaduan Mahkamah Agung RI

Hak-hak Pelapor

1.     mendapatkan perlindungan kerahasiaan
identitasnya;

2.     mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan
keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;

3.     mendapatkan informasi mengenai tahapan
laporan/Pengaduan yang didaftarkannya;

4.     mendapatkan perlakuan yang sama dan setara
dengan Terlapor dalam pemeriksaan;

5.     mengajukan bukti untuk memperkuat
Pengaduannya; dan

6.     mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
dirinya.

Hak-hak Terlapor

1.     membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan
mengajukan Saksi dan alat bukti lain;

2.     mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan
keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;

3.     mendapatkan perlakuan yang sama dan setara
dengan Pelapor dalam pemeriksaan;

4.     meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
dirinya; dan

5.     mendapatkan surat keterangan yang menyatakan
bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti.

Selengkapnya:

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA.


Khusus
untuk aparatur Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, pengaduan
dapat disampaikan melalui layanan pesan singkat (SMS) berisi uraian singkat
mengenai hal yang dilaporkan/diadukan dengan mencantumkan nomor telepon yang
dapat dihubungi dan disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
dengan nomor telepon 081240457272 dengan format: #nama
pelapor#nip/no.identitas pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi
pengaduan.

Dokumen Prosedur Pengaduan Terlampir Di Bawah ini :

Prosedur Pengaduan

Lokasi Pengadilan Negeri Ketapang

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Typography Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

ColorsPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia


Lebih Lanjut

Pengadilan Negeri Selalu Memberikan Pelayanan Prima