penelusuran perkara


Logo Pengadilan Negeri Ketapang

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Ketapang

Jalan Jendral Sudirman No.19, Tengah, Delta Pawan, Mulia Baru, Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 78811
Telp: (0534) 32805
features

Sejarah Pengadilan

Maklumat Pelayanan dan Motto Pengadilan Negeri Ketapang
Sejarah Pengadilan

Pengadilan Negeri Ketapang kelas II adalah salah satu Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pontianak Kalimantan Barat yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.P1/3/4 tanggal 27 Agustus 1968.

Pengadilan Negeri Ketapang kelas II merupakan Pengadilan Negeri yang terletak wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan wilayah hukum  terluas di Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.

Berdasarkan sejarah, pembentukan Kabupaten Ketapang pada masa Pemerintahan Republik Indonesia adalah berdasakan Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 yang menetapkan status Kabupaten Ketapang sebagai bagian Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Pada tahun 1959, proses persidangan / peradilan di Kabupaten Ketapang sudah bisa terlaksana dengan proses administrasinya masih pada Pengadilan Tinggi Pontianak. Sehubungan dengan pesatnya perkembangan kota atau wilayah Kabupaten Ketapang saat itu maka berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI Nomor J.P1/3/4 tanggal 27 Agustus 1968 dibentuklah Pengadilan Negeri Ketapang dengan wilayah hukum seluruh Kabupaten Ketapang, dan Ketua Pertama ditunjuk Bpk. JAILANI, S.H. Pada saat itu Kantor Pengadilan Negeri Ketapang masih menggunakan gedung pemerintah daerah yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani (sebelah barat SPBU Mandiri).

Pada Tahun 1973 berdasarkan DIPA Nomor: 72/XII/4/1973 tanggal 5 April 1973 dibangunlah gedung Pengadilan Negeri Ketapang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.19 diatas perolehan Tahun 1974/1975 SHM Nomor 39 tanah seluas 2.763 M2 dan luas bangungan 701 M2 terdiri dari 2 lantai diresmikan penggunaannya oleh Bpk. ISMAIL SALEH, S.H. yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI.

Pada Tahun 2007 terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Ketapang, sehingga terbentuk Kabupaten Baru, yaitu Kabupaten Kayung Utara (Sukadana) yang terletak di sebelah Utara dari Kabupaten Ketapang dengan jarak tempuh 82 KM dengan waktu perjalanan kurang lebih 2 jam dari kota Ketapang, sehingga wilayah hukum PN Ketapang meliputi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.

Berikut daftar Hakim yang pernah diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Ketapang:

  • DJAILANI, S.H. 1968 – 1974                                                   
  • PARMAN SUPARMAN, S.H. 1974 – 1978
  • SALEH AMBRUWARU, S.H. 1978 – 1983
  • WARDIJONO, S.H. 1983 – 1987
  • AJITRA SARAGIH SIMARMATA, S.H. 1987 – 1993
  • A.D. SABANTALANDINGUN, S.H. 1993 – 1996
  • CHADIKUM ALI UTOMO, S.H. 1996 – 1998
  • ANANG ARIFIN, S.H. 1998 – 2000
  • TIGOR MANULANG, S.H., M.H. 2000 – 2004
  • PARULIAN SARAGIH, S.H., M.H. 2004 – 2007
  • BESTMAN SIMARMATA, S.H. 2007 – 2010
  • BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H., M.H. 2010 – 2012
  • MAROLOP SIMAMORA, S.H., M.H. 2012 – 2014
  • ACHMAD RIFAI, S.H., M.H. 2014 – 2015
  • MASLIKAN, S.H. 2015 – 2018
  • IWAN WARDHANA, S.H. 2018 - 2020
  • SAMUEL GINTING, S.H., M.H. 2020 - 2022
  • EGA SHAKTIANA, S.H.,M.H 2022  - SEKARANG

Lokasi Pengadilan Negeri Ketapang

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Typography Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

ColorsPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia


Lebih Lanjut

Pengadilan Negeri Selalu Memberikan Pelayanan Prima